Bentuk Negara, Bangunan Negara dan Sistem Pemerintahan

Oleh: Syamsul Bahri

--o0o--

 Bentuk Negara

Bentuk negara didasari atas jawaban dari pertanyaan, siapa dan dengan cara apa kepala negara tersebut ditetapkan. Jika kepala negara diangkat melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, atau lembaga perwakilan rakyat, maka bentuk negara tersebut adalah negara republik. Dan jika kepala negara diangkat berdasarkan keturunan, pewarisan (status quo), maka bentuk negara tersebut adalah negara kerajaan/monarki.

Memburu Jejak Sengman | By @SyamsulLombok

Sosok misterius (ilustrasi)

Oleh: Syamsul Bahri
 

PKS Nongsa - Sengman Tjahya akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Namanya mendadak terkenal setelah dirinya disebut-sebut menerima uang suap 40 miliar dari PT. Indoguna dalam transkrip percakapan yang diperdengarkan majelis hakim saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan atas kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian RI yang menghadirkan terdakwa Ahmad Fatanah dengan Ridwan Hakim sebagai saksi.

BBM dan Keberanian PKS

Oleh : Syamsul Bahri
Bukan rahasia lagi, keberadaan PKS di lingkaran koalisi telah menimbulkan kegaduhan. Sikap PKS yang kerap berseberangan dengan pemerintah dalam berbagai kesempatan dan kebijakan, dianggap sebagai langkah tabu dan sangat tidak lazim bagi sebuah partai yang tergabung dalam barisan koalisi. Akibatnya, pemerintah di buat repot.
Sebagian politisi yang tergabung dalam partai pemerintahpun kerap melontarkan kritikan keras terhadap sikap partai yang lahir dari gerakan Tarbiyah ini. Mulai dari tudingan tidak konsisten, tidak punya komitmen sampai pada ancaman mendepak PKS keluar dari koalisi, karena dianggap telah melanggar kontrak yang telah ditandatangani bersama. "Lebih baik kita mengeluarkan mereka dari koalisi, karena ini sudah kebangetan, dan menteri-menterinya itu dicopot,” kata politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Jakarta. Seperti yang dilansir detik.com pada hari Selasa, (04/06/2013).

Opini Publik Dalam Jebakan Media Massa

Oleh : Syamsul Bahri

"Jika Anda tidak punya opini, maka Anda akan menjadi korban dari setiap opini."

Pasca tumbangnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, kebebasan pers di Indonesia nyaris tanpa restriksi (pembatasan). Setelah sebelumnya kebebasan tersebut dikrangkeng selama lebih dari 32 tahun. Bila pada era Orde Baru, terjadi banyak restriksi, di era reformasi ini pers menjadi bebas tanpa lagi ada batasan-batasan dari kebijakan pemerintah yang berusaha mengekang insan pers dalam menghadirkan karya-karya jurnalistik mereka.

Premanisme Politik Di Negara "Majorkrasi"

Oleh : Syamsul Bahri

"Politik itu adalah perang tak berdarah dan perang itu adalah politik berdarah." (DR. Lely Arrianie)

Premanisme, adalah sebuah kosa kata yang sangat akrab dalam ingatan publik akhir-akhir ini. Istilah tersebut merujuk pada aksi kekerasan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok individu kepada individu atau kelompok lainnya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara memkasakan kehendak. Aksi premanisme ini selalu di identikkan dengan aksi kekerasan. Baik kekerasan fisik maupun kekerasan dalam bentuk psikologis.

Musim Semi Revolusi Dunia Arab

Oleh : Syamsul Bahri

****)I(****

Judul Buku         : Musim Semi Revolusi Dunia Arab

Penulis            : Abu Ghozzah,Lc

Penerbit        : Maktabah Gaza

Tebal Buku        : 160 halaman.

Cetakan ke        :II, Rabiul Awal 1433 H/Februari 2012.

****)I(****

Sebelum kita melihat lebih jauh tentang isi buku tersebut, maka perlu kita fahami apa yang menjadi latar belakang penulis memberikan judul bukunya. Karena judul sebuah buku adalah representasi/perwakilan dari ide, gagasan, pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembacanya. Atau secara sederhana dapat kita katakan bahwa judul buku adalah Intisari buku. Olehkarenanya, kita mencoba mengurai sedikit definisi dari Judul buku yang dimaksud.

Dekadensi Moral di Era Globalisasi

Oleh: Syamsul Bahri

****

            Bila kita berbicara Globalisasi, maka globalisasi dijelaskan sebagai arus informasi dan komunikasi tanpa batas terhadap kehidupan masyarakat dunia. Arus informasi yang berkembang cepat menyebabkan cakrawala pandang manusia menjadi terbuka dan menembus batas udara, daratan dan perairan di bumi ini. Globalisasi juga ditandai dengan pesatnya perkembangan teknolgi dan meningkatnya komunikasi antar Negara serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Prophetic Leader : Sebuah Konsep Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan adalah unsur yang tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Sudah merupakan fitrah manusia untuk selalu membentuk sebuah komunitas. Dan dalam sebuah komunitas selalu dibutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin adalah orang yang dijadikan rujukan ketika komunitas tersebut. Pemimpin adalah orang yang memberikan visi dan tujuan.
Dalam suatu kelompok katakanlah organisasi, bila tidak mempunyai tujuan sama saja dengan membubarkan organsasi tersebut. Hal terebut bahkan berlangsung sampai kedalam tataran Negara. Dan hanya pemimpinlah yang mampu mengatur dan mengarahkan semua itu. Dan sejarah teori kepemimpinan menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dicontohkan islam adalah model terbaik. Model kepemimpina yang disebut sebagai Prophetic leadership yang contoh nyatanya adalah orang teragung sepanjang sejarah kemanusiaan Rasullullah SAW.

Ketuhanan Yang Maha Esa

Oleh: Syamsul Bahri 

 ***

Definisi Tuhan

 
Kata Tuhan dalam bahasa Arab di sebut ilah. Sedangkan ilah  sendiri berasal dari `aliha' yang memiliki berbagai macam pengertian. Ada empat makna utama dari aliha yaitu

Bincang Dengan Wali Kota Termuda Di Dunia

Bashaer Othman menjadi satu-satunya wali kota termuda dunia. Di usianya yang masih 15 tahun, pelajar yang masih duduk di kelas I SMA Palestina ini sudah diberi jabatan publik sebagai Wali Kota Allar, Tulkarm, Tepi Barat, Palestina.

Bashaer diberi kesempatan memimpin Kota Allar selama dua bulan, di bawah bimbingan Sufian Shadid, Wali Kota Allar sebenarnya, setelah ia terpilih dalam program pemberdayaan kaum muda Pemerintah Palestina.

Kerangka Hukum Untuk Pemilu 2004 di Indonesia

Dokumen-dokumen hukum utama yang mengatur tentang pemilihan umum adalah:

• Undang-Undang Dasar yang disahkan tahun 1945 dan diubah empat kali antara tahun 1999 dan 2002
• Undang-Undang No. 31/2002 tentang Partai Politik
• Undang-Undang No.12/2003 tentang proses Pemilihan Umum secara lebih terperinci
• Undang-Undang No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
• Undang-Undang No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi
• Undang-Undang No. 22/2003 disebut sebagai "Susduk" yang mengatur tentang susunan dan kedudukan lembaga-lembaga tinggi negara

Demokrasi Partisipatoris

Dalam sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia, kedudukan presiden teramat sangat penting, presiden memegang posisi kunci dalam menentukan keputusan-keputusan bersifat nasional. Oleh karena itu, proses pemilihan presiden harus mampu menghasilkan seorang presiden yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat berdasarkan UUD 1945 (yang sudah diamandemen), yakni melalui proses dua jenjang.

Pada jenjang pertama, rakyat menentukan wakil-wakilnya di MPR melalui pemilihan umum. Pada jenjang berikutnya, wakil-wakil rakyat di MPR memberikan suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden.

Wajah Demokrasi Kita

Baik sebagai sistem maupun proses, demokrasi dalam dekade-dekade belakangan dianggap sebagai yang  terbaik apabila dibandingkan dengan sistem dan proses politik yang lain. Ini karena demokrasi mengedepankan aspek manusia dan kemanusiaan. Demokrasi juga dapat menghindari adanya penyalahgunaan dari kesewenang-wenangan terhadap kekuasaan. Ini karena demokrasi, menurut Giovanni Sartori, merupakan “a system in which no one can choose himself, no one can invest himself with the power to rele, therefore, no one can arrogate to himself unconditional and unlimited power”.

Pengertian Ilmu Pemerintahan

Dalam berbagai pustaka tentang Ilmu Pemerintahan telah dicatat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan. Beberapa definisi itu bertolak belakang dari anggapan dasar bahwa Ilmu Pemerintahan adalah bagian integral ilmu politik. Beberapa definisi lainnya bersifat normatif.

Pengertian Ilmu Pemerintahan menurut Inu Kencana dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan, sebagai berikut:

Konsep Ilmu Politik

Ilmu politik memiliki beberapa konsep. Konsep-konsep ini merupakan hal-hal yang ingin dicapai dalam politik. Pada paper ini akan dibahas tentang konsep-konsep tersebut, sumber kekuasaan, serta perbedaan antara kekuasaan dan kewenangan, dengan beberapa sumber seperti buku dan internet. Berikut pembahasannya secara ringkas.

1. Power (Kekuasaan)

Power sering diartikan sebagai kekuasaan. Sering juga diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak yang digunakan untuk memengaruhi pihak lain, untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan.

Otonomi Daerah dan Anggaran Berbasis Publik

Oleh: Yana Syafrie YH.

(Dosen Ilmu Pemerintahan UMM)

 ****

Implementasi otonomi daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai sebuah strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, diberlakukannya otonomi daerah merupakan strategi dalam merespons tuntutan masyarakat di daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu sharing of powers, distribution of incomes, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam memperkokoh perekonomian nasional menuju kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Reformasi Mei 1998, Wajah Baru Orde Baru

Oleh : Salahudin, S.IP

****

Pasca tahun 1998, Mei menjadi bulan yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena bulan itu merupakan gerakan reformasi yang menumbangkan kekuasaan otoriter Soeharto. Sampai saat ini kata reformasi menjadi populer dikalangan masyarakat dan birokrasi Indonesia. Reformasi lah yang dianggap sebagai kata kunci untuk memperbaiki tatanan bangsa menuju bangsa yang sejahterah, bersih, berwibawa, dan demokratis.

Sistem Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan daerah sangat erat kaitannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah berlangsung di Indonesia. Bila sebelum diperkenalkan otonomi daerah, semua sistem pemerintahan bersifat sentralisasi atau terpusat. Dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan daerah mampu mengatur sistem pemerintahannya sendiri dengan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki. Walaupun demikian, ada beberapa hal tetap dikendalikan oleh pemerintah pusat. Seperti hubungan diplomatik, kerjasama perdagangan, dll.

Tarhib Ramadhan

Alhamdulillah, pada tahun ini kita -insya Allah- akan kembali bertemu dengan tamu mulia bulan suci Ramadhan. Bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah, bulan diwajibkan shiyam dan diturunkan Al Quran sebagai hidayah untuk manusia. Malam diturunkan Al Quran disebut Malam Kemuliaan (Lailatul Qadr) yang lebih baik dari seribu bulan. Bulan ibadah dan pembinaan kaum muslimin menuju derajat muttaqiin.

RAMADHAN UNTUK KEBANGKITAN NEGERI

          Bulan Ramadhan disebut sebagai sayyidus syahur, artinya raja dari semua bulan. Ia ibarat tamu agung yang mengetuk semua pintu hati dari setiap manusia untuk membukanya. Namun dari semua pintu yang diketuk tidaklah semuanya yang membukakan pintu tersebut dan mempersilahkan masuk tamu agung tersebut.