Bentuk Negara, Bangunan Negara dan Sistem Pemerintahan

Oleh: Syamsul Bahri

--o0o--

 Bentuk Negara

Bentuk negara didasari atas jawaban dari pertanyaan, siapa dan dengan cara apa kepala negara tersebut ditetapkan. Jika kepala negara diangkat melalui proses pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, atau lembaga perwakilan rakyat, maka bentuk negara tersebut adalah negara republik. Dan jika kepala negara diangkat berdasarkan keturunan, pewarisan (status quo), maka bentuk negara tersebut adalah negara kerajaan/monarki.

Memburu Jejak Sengman | By @SyamsulLombok

Sosok misterius (ilustrasi)

Oleh: Syamsul Bahri
 

PKS Nongsa - Sengman Tjahya akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di dunia maya. Namanya mendadak terkenal setelah dirinya disebut-sebut menerima uang suap 40 miliar dari PT. Indoguna dalam transkrip percakapan yang diperdengarkan majelis hakim saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu.

Sidang tersebut merupakan sidang lanjutan atas kasus dugaan suap kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian RI yang menghadirkan terdakwa Ahmad Fatanah dengan Ridwan Hakim sebagai saksi.

BBM dan Keberanian PKS

Oleh : Syamsul Bahri
Bukan rahasia lagi, keberadaan PKS di lingkaran koalisi telah menimbulkan kegaduhan. Sikap PKS yang kerap berseberangan dengan pemerintah dalam berbagai kesempatan dan kebijakan, dianggap sebagai langkah tabu dan sangat tidak lazim bagi sebuah partai yang tergabung dalam barisan koalisi. Akibatnya, pemerintah di buat repot.
Sebagian politisi yang tergabung dalam partai pemerintahpun kerap melontarkan kritikan keras terhadap sikap partai yang lahir dari gerakan Tarbiyah ini. Mulai dari tudingan tidak konsisten, tidak punya komitmen sampai pada ancaman mendepak PKS keluar dari koalisi, karena dianggap telah melanggar kontrak yang telah ditandatangani bersama. "Lebih baik kita mengeluarkan mereka dari koalisi, karena ini sudah kebangetan, dan menteri-menterinya itu dicopot,” kata politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Jakarta. Seperti yang dilansir detik.com pada hari Selasa, (04/06/2013).

Opini Publik Dalam Jebakan Media Massa

Oleh : Syamsul Bahri

"Jika Anda tidak punya opini, maka Anda akan menjadi korban dari setiap opini."

Pasca tumbangnya rezim Soeharto pada bulan Mei 1998, kebebasan pers di Indonesia nyaris tanpa restriksi (pembatasan). Setelah sebelumnya kebebasan tersebut dikrangkeng selama lebih dari 32 tahun. Bila pada era Orde Baru, terjadi banyak restriksi, di era reformasi ini pers menjadi bebas tanpa lagi ada batasan-batasan dari kebijakan pemerintah yang berusaha mengekang insan pers dalam menghadirkan karya-karya jurnalistik mereka.